Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan |
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan |
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan |
3,23 |
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura |
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan |
3,60 |
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan |
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan |
3,34 |
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan |
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan |
0,15 |
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan |
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan |
2,44 |
5. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan |
konektifitas antar Klaster Lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi mantap (%) |
0,00 |
6. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan |
Nilai Tukar Petani |
108,62 |
7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan |
Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil petanian yang berstandar (%) |
16,09 |
8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari |
Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari |
0,0 |
Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing. |
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat |
Indeks Kesehatan |
0,688 |
3.Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas |
Indeks Pendidikan |
9,52 |
11. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar |
Angka rata-rata lama sekolah |
6,71 |
4. Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing |
Rasio Kesempatan Kerja |
71,54 |
Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari. |
5. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah |
Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA |
0 |
6. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan |
Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH sebesar 100% |
100 |
Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis |
7. Membangun Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas |
Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat BAIK |
C |
17. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan |
Indeks Reformasi Hukum |
Baik |
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan |
Indeks Perencanaan |
Baik |
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan |
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
Baik |
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan |
Maturitas SPIP |
Level 2 |
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan |
Nilai SAKIP |
B |
18. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan |
Opini BPK |
WTP |
19. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur |
Indeks Pelayanan Publik |
2,6 |
8. Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis |
Indeks Rasa Aman |
0,49 |